Digital Versatile Disc

Analisis Praktik Sistem Pembayaran Upah Terhadap Tenaga Kerja Pt As Putra Sinergi Perdana Di Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

---

Pelaksanaan sistem pembayaran upah dalam hubungan kerja merupakan aspek penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi tenaga kerja serta keberlangsungan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, sistem pengupahan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian dengan standar upah minimum, kurangnya transparansi, serta ketidakjelasan mekanisme pembayaran. Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah di PT AS Putra Sinergi Perdana di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem pembayaran upah di perusahaan tersebut, meninjau kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta mengevaluasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan maqashid Syariah Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian normatif-empiris yang berfokus pada realitas penerapan sistem pengupahan di perusahaan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Human Resource Development (HRD) dan karyawan PT AS Putra Sinergi Perdana, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan sistem pembayaran upah minimum di PT AS Putra Sinergi Perdana telah berjalan secara terstruktur dengan menjadikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai acuan utama, serta disesuaikan dengan struktur jabatan, masa kerja, dan beban kerja, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu; (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, praktik pengupahan di perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pemenuhan upah, penerapan struktur dan skala upah, kepastian pembayaran, serta perlindungan hak pekerja; (3) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pengupahan telah memenuhi prinsip akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, meliputi kejelasan pekerjaan, kejelasan upah, serta kepastian waktu pembayaran, serta mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kerangka maqashid syariah. Kata kunci: Sistem Pengupahan; Upah Minimum; Cipta Kerja; Akad Ijarah; Maqashid Syariah

---

Ketersediaan

267201091

K HES-26091 HIL a

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HES-26091 HIL a

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Hilmy Aufar Izzaturrahman

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar