Digital Versatile Disc

Analisis Kebijakan Bank Indonesia (Bi) Dalam Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon)

---

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan lintas batas di mana pelaku berusaha menyembunyikan sumber uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak asli dan memungkinkan penggunaannya tidak menimbulkan kecurigaan. Tujuan adalah untuk menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari tindakan kriminal, Islam melarang dengan tegas segala bentuk perolehan harta yang bersumber dari kegiatan haram, seperti riba, korupsi, penipuan, pencurian, pencucian uangMetode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, serta instansi terkait, disertai observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna Bank Indonesia mensyaratkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) oleh lembaga keuangan. dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia di wilayah Kota Cirebon juga menitikberatkan pada aspek kemaslahatan serta perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Peran Bank Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di wilayah Kota Cirebon memiliki posisi yang strategis, terutama dalam fungsi regulasi. sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. pengintegrasian nilai-nilai syariah seperti ḥifẓ al-māl dalam kebijakan Bank Indonesia menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak semata-mata bersifat formal yuridis. Kata Kunci: Kebijakan Bank Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

Ketersediaan

267201062

K HES-26062 MOH a

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HES-26062 MOH a

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Moh Nashiruddin Nabil

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar