Digital Versatile Disc

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Sengketa Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Kantor Advokat Miranti Roesamsi Dan Partners)

---

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun, pada kenyataannya, biaya yang mahal sering kali membuat warga tidak mampu sulit mendapatkan bantuan hukum saat menghadapi sengketa perdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum gratis (pro bono) di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners. Selain itu, masalah ini juga dibahas untuk mengetahui bagaimana praktik bantuan hukum tersebut menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara para advokat di Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen perkara. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh Kantor Advokat Miranti Roesamsi & Partners dilakukan secara konsisten dan profesional sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesi advokat, dengan mekanisme seleksi yang sederhana namun berkeadilan serta pendampingan menyeluruh sejak tahap awal hingga penyelesaian perkara, sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat tidak mampu; (2) dalam perspektif hukum Islam, praktik bantuan hukum pro bono memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip maqaṣid al-syari„ah, khususnya dalam perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk pengamalan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong dalam kebajikan; dan (3) dalam perspektif hukum positif, praktik bantuan hukum pro bono tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

---

Ketersediaan

267201055

K HES-26055 ZAH t

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HES-26055 ZAH t

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Zahra Septiani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar