Digital Versatile Disc

Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Ganda Menurut Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020 (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Cirebon)

---

Kebijakan pertanahan di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pendaftaran tanah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian data, serta rendahnya kesadaran masyarakat, yang berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan, khususnya sertifikat ganda. Permasalahan ini menjadi penting karena berdampak pada ketidakpastian hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai Peran BPN dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah bersertifikat ganda menurut peraturan menteri ATR/BPN nomor 21 tahun 2020 dan Kendala BPN dalam proses penyelesaian dan upaya mengatasi sengketa kepemilikan hak atas tanah bersertifikat ganda di kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta membandingkannya dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran tanah telah mengikuti tahapan administratif yang sistematis, mulai dari permohonan, verifikasi dokumen, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat, namun masih terdapat kelemahan pada tahap pengukuran dan penelitian data. Faktor penyebab sertifikat ganda meliputi kelemahan administrasi, kesalahan teknis, kurangnya ketelitian, serta faktor sosial-ekonomi seperti penguasaan fisik tanah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan administratif dan mediasi oleh BPN, serta dilanjutkan ke jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan. Secara keseluruhan, efektivitas penyelesaian sengketa masih menghadapi kendala sumber daya, koordinasi, dan validitas data, sehingga diperlukan penguatan sistem administrasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kata kunci: BPN, Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda.

---

Ketersediaan

267206074

K HTN-26074 KIN p

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HTN-26074 KIN p

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Kintan Maharani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar