Digital Versatile Disc

Peran Lpbh Nu Kota Cirebon Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

---

Meskipun hak atas akses keadilan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, masyarakat yang tidak mampu masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses gratis ke keadilan, baik dalam kasus perdata, pidana, maupun tata usaha negara, melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. LPBH NU Kota Cirebon bertindak sebagai lembaga bantuan hukum yang mendampingi, konsultasi, dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari bantuan penelitian ini adalah untuk menyebarkan proses pelaksanaan hukum , permasalahan yang dihadapi, dan tingkat kepatuhan LPBH NU Kota Cirebon terhadap undangundang. Metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan meninjau peraturan -peraturan dan dokumen. Untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di lapangan, analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Selain itu, teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto juga digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bantuan hukum di LPBH NU Kota Cirebon terdiri dari beberapa tahapan, antara lain pengajuan permohonan dari masyarakat yang tidak mampu, proses verifikasi dan administrasi oleh lembaga, dan pemberian bantuan hukum baik untuk kasus litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, LPBH NU Kota Cirebon juga menawarkan layanan seperti pendampingan hukum, konsultasi, dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara keseluruhan, bantuan hukum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya dan infrastruktur, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa LPBH NU Kota Cirebon telah mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam hal prosedur pelayanan, persyaratan penerima bantuan hukum, dan jenis layanan yang diberikan. Untuk membuat pelaksanaan bantuan hukum lebih efisien, merata, dan berkelanjutan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkannya. Kata kunci: Bantuan Hukum, LPBH NU, Masyarakat Tidak Mampu, UU Nomor 16 Tahun 2011, Akses Keadilan, Efektivitas Hukum

---

Ketersediaan

267206060

K HTN-26060 ATI p

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HTN-26060 ATI p

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Atikah Nur Amalina Muchvi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar