Digital Versatile Disc

Analisis Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Di Pt. Kai Daop 3 Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah

---

Perlindungan hak pekerja perempuan merupakan bagian penting dalam hubungan kerja yang berkeadilan, khususnya terkait hak reproduksi, serta hak pengupahan dan kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prinsip hukum ekonomi syariah telah memberikan dasar perlindungan bagi pekerja perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hak pekerja perempuan, prosedur pengajuan cuti haid dan cuti melahirkan, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan prinsip keadilan, kesetaraan, serta kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah di PT. KAI Daop 3 Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja perempuan dan pihak internal PT. KAI Daop 3 Cirebon serta studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teori perlindungan hukum, keadilan distributif, dan keadilan substantif, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. KAI Daop 3 Cirebon pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap hak pekerja perempuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui kebijakan administratif berupa pemberian cuti haid, cuti melahirkan, hak menyusui, serta penerapan sistem pengupahan dan kesempatan kerja tanpa diskriminasi gender. Perlindungan tersebut telah berjalan secara normatif dan fungsional melalui mekanisme dan sistem internal perusahaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah keterbatasan, antara lain rendahnya pemanfaatan cuti haid, pengaturan administratif tertentu, serta keterbatasan fasilitas pendukung pemenuhan hak menyusui. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak pekerja perempuan telah dilaksanakan sesuai hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah, masih diperlukan penguatan kebijakan dan fasilitas agar perlindungan tersebut dapat mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan secara lebih optimal. Kata kunci: hak-hak pekerja; hak-hak pekerja perempuan; uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; hukum ekonomi syariah

---

Ketersediaan

267201022

K HES-26022 SAL a

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HES-26022 SAL a

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Salsadila Septiya Maharani

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar