Digital Versatile Disc

Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Perspektif Maslahah

---

Administrasi pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam kepastian hukum keluarga dan perlindungan hak-hak masyarakat. Seiring dengan penerapan digitalisasi melalui (SIMKAH), (KUA) dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam proses administrasi pencatatan nikah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan, antara lain perbedaan Tingkat pemahaman Masyarakat terkait digitalisasi (SIMKAH) mengakibatkan Masyarakat masih bergantung pada penjelasan langsung dari petugas, efektivitas dan efisiensi pelayanan yang belum optimal karena seringkali terjadi server error (SIMKAH), serta persoalan akuntabilitas pelayanan yang masih terdapat persepsi terkait biaya nikah yang tidak seragam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Arjawinangun, mengkaji penerapan prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta meninjau penerapannya dari perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, Penyuluh Agama, dan masyarakat pengguna layanan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian mengenai implementasi Prinsip Good Governance dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Arjawinangun telah berjalan sesuai prosedur dan didukung oleh penggunaan SIMKAH. Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diupayakan melalui keterbukaan informasi, pembagian tugas yang jelas, serta penggunaan sistem digital. Prinsip efektivitas dan efisiensi terlihat dari penyederhanaan proses administrasi dan pengurangan kesalahan pencatatan, serta kecepatan proses administrasi. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, penerapan SIMKAH memberikan kemaslahatan berupa kepastian hukum, perlindungan harta, perlindungan hak keluarga, dan pencegahan potensi mudarat akibat perkawinan yang tidak tercatat. Kata kunci: Good Governance, Administrasi Pencatatan Nikah, Maslahah Mursalah.

---

Ketersediaan

267202005

K HK-26005 BAG i

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HK-26005 BAG i

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Bagus Musthafa

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar