Digital Versatile Disc

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kota Cirebon (Perspektif Hukum Islam Dan Ham Internasional)

---

Tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Cirebon memerlukan perhatian yang serius. Hal ini diperkuat dengan belum adanya fasilitas seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), dan Pusat rehabilitasi. Hal ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, tentang bagaimana penerapan diversi dan juga penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Serta bagaina perspektif hukum islam dan HAM menilainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis (sociolegal approach). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, observasi partisipatif terhadap pihakpihak yang terlibat dalam proses diversi, serta telaah dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diversi dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di sudah sesuai dengan regualsi yang ada, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Hal ini tercermin dalam rendahnya tingkat keberhasilan diversi pada tahun 2025. Selain itu, penerapan diversi di Kota Cirebon belum sepenuhnya terinternalisasi sebagaimana termaktub dalam prinsip-prinsip syariat melalui iṣlāḥ (perdamaian) dan juga hukum universal. Hal ini dikarenakan dalam penerpaannya, aparat penegak hukum menemui hambatan diataranya; tingginya nilai kompensasi atau ganti rugi yang dituntut korban kepada pelaku, masih minimnya pemahaman masyarakat terkait penangan anak yang melakukan tindak pidana, dan masih belum tersedianya fasilitas pendukung seperti LPKS, LPKS, dan Pusat rehabilitasi di wilayah Kota Cirebon. Penelitian ini merekomendasikan adanya upaya dari pemerintah untuk segera menyediakan fasilitas penunjang dan juga semakin memasifkan sosialisasi ke masyarakat terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Kata kunci: diversi, anak pelaku, hukum Islam, ham Internasional

---

Ketersediaan

267202022

K HK-26022 DIC p

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HK-26022 DIC p

Penerbit

Cirebon : UIN SSC., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dicha Fadilla

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar