Skripsi
Kajian Yuridis Terhadap Urgensi Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Peningkatan Integritas Lembaga Legislatif
Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai upaya pelembagaan etika untuk menegakkan kode etik dan meningkatkan integritas lembaga legislatif. Ketiadaan lembaga pengawas etik internal di MPR berbeda dengan DPR yang telah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan adanya mekanisme pengawasan etika yang independen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR penting untuk meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap MPR sebagai lembaga negara. Selain itu, lembaga ini juga dianggap strategis dalam menangani tantangan etis yang muncul di lingkungan MPR. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR sebagai langkah konkret dalam implementasi nilai-nilai Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan tercipta budaya politik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di tubuh MPR.
2108206055 | K HTN- 21055 NIA K | Perpustakaan Pusat (Lantai 3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain