Digital Versatile Disc

Tinjauan Yuridis Terhadap Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus: Insitusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon)

---

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia, baik dari segi sosial, kesehatan, maupun hukum. Dalam merespons permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang- undang ini mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pelaksanaan program rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dan juga mengkaji efektivitas implementasinya di lapangan, khususnya pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri yang memiliki peran dalam proses rehabilitasi di Kota Cirebon. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan dukungan sumber daya, serta integrasi program rehabilitasi dalam kebijakan pemulihan dan kesehatan masyarakat. Kolaborasi multisektor menjadi kunci dalam memastikan program rehabilitasi berjalan efektif sebagai upaya dalam penanggulangan narkotika berbasis keadilan restoratif. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program IPWL, serta penyusunan kebijakan teknis yang adaptif terhadap tantangan lapangan, menjadi prasyarat penting untuk memperkuat posisi rehabilitasi sebagai instrumen hukum yang humanis dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan, serta wawancara terhadap pihak IPWL dan pengguna layanan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan rehabilitasi telah sejalan dengan ketentuan pasal 54 hingga pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional yang tersertifikasi, serta minimnya kesadaran dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan IPWL juga belum optimal, sehingga menghambat kesinambungan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

---

Ketersediaan

257306068

K HTN- 25068 BAG T

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HTN- 25068 BAG T

Penerbit

Cirebon : UIN SNJ., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Bagas Pradana

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar