Digital Versatile Disc
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu ( Studi Kasus Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu)
Desa adalah suatu wilayah yang keberadaannya ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu dilakukan secara serentak di wilayah daerah. Dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu yang menyatakan pemilihan kuwu dilaksanakan melalui tahapan: a) Tahapan persiapan b) Tahapan pencalonan c) tahapan pemungutan dan penetapan suara dan d) tahapan penetapan. pada mekanisme tahapan pemilihan kuwu tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya seperti pada apa yang telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu “Bagaiamana Analisis, implementasi, dan faktor pendukung dan penghambat, Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu?”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan observasi,wawancara, dan dokumentasi, Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini, proses pemilihan kuwu Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, kabupaten Indramayu masih kurang baik khususnya di Desa Lamaran Tarung sendiri dengan terdapat angka golput pun terbilang cukup lumayan besar, hanya saja secara aplikasinya belum sepenuhnya diparaktikkanya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (money politic) hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan menganggap politik uang (money politic) tersebut sebagai rezeki pengganti waktu yang telah diluangkan untuk pemilihan.
2008206003 | K HTN- 20003 IMA I | Perpustakaan Pusat (Lantai 3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain