Skripsi

Kewenangan Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Barang Ilegal Berdasarkan Uu No 39 Tahun 2007 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Pada Rokok Ilegal Di Kppbc Tipe Madya Pabean C Cirebon)

---

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugiankerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai, termasuk salah satunya di wilayah Cirebon. Beredar luasnya rokok-rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Pasal 3B Undang- Undang No 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yakni: “Bagaimana implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 menurut perspektif Siyasah Dusturiyyah. Serta bagaimana peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip ulil amri dalam Siyasah Dusturiyyah.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan melalui interview (wawancara), observasi, dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: Implementasi kewenangan Bea dan Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon dalam penanganan rokok ilegal menunjukkan upaya nyata untuk menegakkan hukum sesuai UU No. 39 Tahun 2007, melalui penindakan efektif, sosialisasi, dan kerjasama lintas instansi. Tindakan ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan, sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyyah yang menekankan tanggung jawab pemimpin untuk kemaslahatan rakyat dan keadilan sosial.

---

Ketersediaan

2108206063

K HTN- 21063 DEV K

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HTN- 21063 DEV K

Penerbit

Cirebon : UIN SNJ., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Deva Ardaningsih

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar