Skripsi

Implementasi Kewenangan Penjabat Walikota Pada Masa Transisi Pilkada 2024 Dalam Mewujudkan Konsep Good Governance Ditinjau Dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Cirebon)

---

ndonesia sebagai negara hukum pasca reformasi, mengadopsi desentralisasi melalui otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945. Dalam sistem ini, kepala daerah, yang dipilih melalui pilkada, memegang peran sentral dalam pemerintahan daerah. Namun, kekosongan jabatan, yang mungkin terjadi akibat berakhirnya masa jabatan atau faktor lain, memerlukan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Pemilu serentak 2024, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, menyebabkan pengangkatan 271 Penjabat Kepala Daerah, termasuk di Kota Cirebon, berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2023. Kewenangan Penjabat yang terbatas, sebagai mandat administratif, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas good governance dan otonomi daerah, terutama dalam masa transisi yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Penjabat Walikota Cirebon dalam mewujudkan good governance selama transisi Pilkada 2024. Dengan fokus pada peran, hambatan dan tantangan, serta implementasi kewenangan penjabat walikota menurut Permendagri No. 4 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma melalui peraturan, putusan, perjanjian, dan doktrin. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini: Pertama, meskipun Penjabat Walikota Cirebon telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui media sosial dan laporan formal, kesenjangan antara transparansi formal dan substansial. Interaksi publik, akses informasi, dan partisipasi dalam pembentukan kebijakan masih perlu ditingkatkan, mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip good governance belum optimal di Kota Cirebon. Kedua, Penjabat Walikota Cirebon menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan good governance, meliputi kompleksitas birokrasi, profesionalisme ASN, dan isu sosial-politik. Mekanisme perizinan dari Menteri Dalam Negeri memunculkan kekhawatiran terkait otonomi daerah dan kepercayaan publik. Lemahnya legitimasi dan respons yang lambat semakin mengurangi kepercayaan publik. Ketiga, implementasi kewenangan Penjabat Walikota, meskipun sesuai regulasi, menimbulkan paradoks antara kepatuhan dan distorsi otonomi daerah. Interpretasi fleksibel Permendagri terkait persetujuan Mendagri memunculkan pertanyaan tentang batasan kewenangan dan potensi intervensi pusat. Dalam menjalankan fungsi eksekutif, Penjabat Walikota terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan defisit legitimasi.

---

Ketersediaan

2108206053

K HTN- 25053 HIK I

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HTN- 25053 HIK I

Penerbit

Cirebon : UIN SNJ., 2025

Deskripsi Fisik

Cetakan 1

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet.1

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Hikmah Atfalina

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar