Peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dalam Proses Perampasan Aset Dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Katalog Online Pusat Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Skripsi

Peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dalam Proses Perampasan Aset Dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Farizah Adinda Shafinaz - Nama Orang;

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memainkan peran penting dalam proses perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bagian dari penegakan hukum. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengacara negara dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pertama, bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam proses perampasan aset. Kedua, bagaimana penerapan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Rumusan masalah tersebut dibatasi hanya pada wilayah hukum Indonesia dan mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001. Fokus penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kejaksaan memiliki peran strategis dalam perampasan aset tindak pidana korupsi, dengan kewenangan menyita sejak penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan aset diserahkan kepada negara. Kedua, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melaksanakan pemulihan kerugian negara melalui audit, pelacakan, penyitaan, pelelangan, dan pengembalian aset ke kas negara atau pemanfaatannya untuk kepentingan publik. Proses ini juga mencakup tuntutan uang pengganti dan pengembalian secara sukarela oleh pelaku, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan regulasi dan aset yang berada di luar negeri

Ketersediaan

257206042 K HTN- 25042 FAR P Perpustakaan Pusat (Lantai 3) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: K HTN- 25042 FAR P
Penerbit: Cirebon : UIN SNJ., 2025
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: other
Tipe Pembawa: -
Edisi: Cet.1
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Farizah Adinda Shafinaz

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Harap masuk untuk melihat lampiran

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar