Skripsi

KEPASTIAN HUKUM HAK ASUH ANAK ADOPSI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

---

Skripsi ini membahas tentang kepastian hukum hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Pengangkatan anak secara langsung atau kekeluargaan masih sering dijumpai disekitar kita, biasanya faktor yang mendorong hal tersebut karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya. Padahal, dari proses pengangkatan anak tersebut nantinya ada hukum baru yang memiliki konsekuensi nya sendiri. Dari latar belakang tersebut terdapat tiga rumusan masalah yaitu : perbedaan ketentuan hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif, dampak dari perbedaan ini terhadap kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua yang terlibat, solusi hukum yang tepat untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan ketentuan hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif, dampak dari perbedaan ini terhadap kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua yang terlibat, solusi hukum yang tepat untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Data diperoleh dengan pembacaan literature atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dengan mengaitkan pada topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif merupakan peralihan tanggung jawab pemeliharaan kepada orangtua angkat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak tanpa memutus hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandung dengan syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya sebatas memberi nafkah, kasih saying dan pendidikan. Ketentuan pengangkatan anak menurut Staatblad 1917 Nomor 129 sangat bertolak belakang dengan hukum Islam dan sebagian besar hukum adat di Indonesia. Sehingga ketentuan pengangkatan anak menurut Staatblad 1917 Nomor 129 tidak sesuai jika diberlakukan di Indonesia.

---

Ketersediaan

257202143

K-HK 25143 SAL K

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K-HK 257143 SAL K

Penerbit

Cirebon : UIN SNJ., 2025

Deskripsi Fisik

Cetakan 1

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet.1

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Salafudin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar