Digital Versatile Disc

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia

---

Pencatatan perkawinan di bawah umur menjadi topik yang relevan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, karena berkaitan dengan aspek syariah, serta kepatuhan terhadap peraturan negara. Sahnya suatu perkawinan dalam perspektif hukum perdata ditentukan oleh pencatatan pernikahan, sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan. Perkawinan yang belum dicatatkan tidak dianggap sah menurut hukum negara, meskipun telah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan. Pencatatan nikah dalam konteks agama hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi dan tidak menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai ketentuan syarat usia nikah untuk pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur, serta perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Data yang dikumpulkan adalah dengan cara metode kepustakaan atau library research. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka orang tua atau wali harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Di Malaysia usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka calon pengantin laki-laki maupun perempuan atau orang tua/ wali dari calon pengantin dapat mengajukan permohonan (dispensasi nikah) kepada Pengadilan Syariah di negara bagian masing-masing. Kedua, prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, diketahui negara Malaysia adalah negara Federal, maka di setiap wilayah dalam negara Malaysia (dalam hal ini adalah negara bagian) terdapat perbedaan dalam hal prosedur untuk pengajuan perkawinan, sedangkan di Indonesia prosedur pencatatan perkawinan berlaku secara merata. Ketiga, sanksi hukuman bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya lebih tegas pada sistem hukum keluarga Malaysia dibanding Indonesia. Denda sekitar 1000 ringgit dan pidana kurungan penjara 6 bulan akan mengancam bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Sementara di Indonesia hanya Rp. 7500,- tidak ada sanksi kurungan sesuai dengan pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

---

Ketersediaan

257202136

K HK- 25136 PER P

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HK- 25137 PER P

Penerbit

Cirebon : UIN SNJ., 2025

Deskripsi Fisik

Cetakan 1

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet.1

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Pernanda Tri Agustin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar