Digital Versatile Disc

Implementasi Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Di Ab Chiken Pusat Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif

---

Pemenuhan hak pekerja perempuan adalah penegakan hak khusus untuk menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan di tempat kerja, termasuk penghapusan diskriminasi serta penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan biologis dan sosial perempuan. AB Chiken Pusat Sumber Cirebon menemukan indikasi pelanggaran hak pekerja perempuan dan jaminan sosial, seperti tidak diberikannya cuti haid sesuai UU No. 13 Tahun 2003, ketiadaan ruang laktasi yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009, Permenkes No. 15 Tahun 2013, dan PP No. 33 Tahun 2012, serta tidak terdaftarnya pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993. Peneliti ini memiliki tujuan, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di AB Chiken pusat Sumber Kabupaten Cirebon. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pekerja perempuan di AB Chiken pusat Sumber Kabupaten Cirebon perspektif Maqashid Syariah. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pekerja perempuan di AB Chiken pusat Sumber Kabupaten Cirebon perspektif Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, AB Chicken Pusat Sumber Cirebon telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai peraturan perundangundangan Indonesia, meliputi kesetaraan upah, perlindungan selama cuti (hamil, melahirkan, haid, dan keguguran), serta pemenuhan kebutuhan ibadah dan keamanan di tempat kerja. Kedua, Secara keseluruhan, AB Chicken telah mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam pemenuhan hak pekerja perempuan, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif. Ketiga, AB Chiken telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi sebagian besar hak pekerja perempuan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meskipun demikian perlu dilakukan perbaikan pada aspek yang belum optimal, terutama hak-hak khusus seperti cuti haid, penyediaan ruang laktasi, dan kepatuhan terhadap program BPJS Kesehatan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perempuan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Ketersediaan

257201090

K HES- 25090 NUN i

Perpustakaan Pusat (Lantai 3)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

K HES- 25090 NUN i

Penerbit

Cirebon : UIN SNJ., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Nuni Nur Izati

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar